Pertanyaan Umum Tentang 17 Program Prioritas
Program 1: Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
“Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.” (Henry Kissinger)
Untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia perlu
• Intensifikasi (meningkatkan produktivitas menjadi 5-6 ton/Ha),
• Ekstensifikasi (menambah luas areal panen hingga 4 juta Ha)
• Diversifikasi pangan (tepungnisasi dan menghidupkan kearifan pangan lokal)
Mengembangkan marine aquaculture (perikanan laut)
Meningkatkan coastal aquaculture (air payau dan pesisir laut dangkal)
Menambah armada kapal tangkap bagi nelayan dengan kapal yang dapat meningkatkan produktivitas nelayan dan bahari secara keseluruhan di Indonesia (hal ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Ibu Susi Pudjiastuti di Pekalongan)
Memanfaatkan energi terbarukan melalui teknologi pasang surut di pesisir
Membangun SPBN untuk nelayan
Membangun cold storage dan pabrik es
Program 2: Penyempurnaan sistem penerimaan negara
Rasio penerimaan negara Indonesia diangka 9% tahun 2022, Thailand 13% serta Vietnam dan Malaysia masing-masing 12%. Hal ini menunjukkan masih ada potensi penerimaan apabila dilihat dari perbandingan negara tetangga.
Karena akar permasalahan peningkatan pajak ialah sistem manajemen perpajakan yang kurang efektif karena masih rawan terjadi penyelewengan, terutama dibidang pengolahan data perpajakan.
Pemisahan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan dan dilebur agar menjadi Badan Penerimaan Negara, sesuai yang diterapkan di negara-negara maju agar sistem penerimaan pajak lebih independen.
Dari perspektif hukum, perlu ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan hukum adalah konsensus tertinggi di negara ini. Secara hukum, juga perlu pemisahan antara badan yang mengurus penerimaan negara dan badan yang mengurus pengeluaran negara untuk mencegah abuse of power and control dan conflict of interest karena penerimaan negara dan pengeluaran negara berada di 1 institusi yang sama. (Contoh: indikasi pencucian uang di Kemenkeu sebesar IDR 349 Tn). Kita harus membangun kelembagaan baru, Badan Penerimaan Negara, sehingga bisa juga untuk menyelamatkan uang-uang PNBP yang bocor selama ini. Kalau bisa dibenahi penerimaan negara kita, tidak perlu kita menaikkan pajak. Kita dapat menaikkan pendapatan di bidang lain.
Program Badan Penerimaan Negara ini juga dengan tujuan untuk optimalisasi dalam penerimaan negara yang lebih dari saat ini. Jika belum terdapatnya payung hukum dalam pembentukan Badan Penerimaan Negara, perlu diajukan rancangan undang-undang khusus pembentukan Badan Penerimaan Negara dan Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang.
Program 3: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
Karena masyarakat merasa penegakan hukum tidak adil, diskriminatif, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tidak ada kepastian hukum untuk masyarakat dan dunia usaha. Masalah penegakan hukum yang masih tebang pilih dan tidak adil.
Motto: Mendekatkan Keadilan dengan Masyarakat (Self Justice)
Transformasi substansi hukum dan transformasi lembaga penegakan hukum melalui penguatan lembaga-lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum harus menjadi independen, kredibel, akuntabel dan public trustworthy. Berikut sektor yang akan di transformasi:
1. Sistem Peradilan diperbaiki
2. Memberlakukan sistem juri
3. Sistem pembuktian terbalik
4. Peradilan satu atap, diberlakukan bagi semua tindakan yang bersifat kriminal, misalnya, TPPU, korupsi, suap dan gratifikasi
5. Sistem Arbitrase, khusus menangani kasus perdagangan dan bisnis
6. Sistem peradilan tanah (hakimnya terdiri dari perwakilan Menpan, perwakilan dari MA, dan perwakilan dari Akademisi)
7. Pencabutan UU ITE, karena pelaksanaannya menimbulkan implikasi yang tidak bagus bagi kecerdasan bangsa (faktanya banyak korban) 8. Mentransformasi kepolisian (hanya menangani kriminal umum )
9. Mentransformasi Kejaksaan (hanya menangani penuntutan Kriminal Umum)
10. Penguatan KPK, dengan menjadikan KPK lembaga permanen (supaya KPK tidak dapat dibubarkan)
Budaya peradilan di Indonesia sudah rusak. Dengan sistem juri, berikut manfaat yang bisa didapat:
1. Mendekatkan keadilan bagi masyarakat
2. Karena Juri tidak berlatar hukum
3. Juri dilarang berkomunikasi dengan yang berperkara
4. Sistem Juri mencegah munculnya suap menyuap
5. Efisien dan efektif
6. Mencegah tindakan abuse of power and control dan conflict of interest 7. Mencegah mafia makelar kasus (MARKUS)
8. Adanya kepastian hukum (putusan berdasarkan yurisprudensi)
Untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepada masyarakat.
Untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, akan dilakukan revisi terhadap peraturan perundang- undangan yang tidak mendukung keadilan sosial. Ini termasuk usulan rancangan undang-undang (RUU) baru jika diperlukan, khususnya terkait isu- isu seperti sumber daya alam (SDA), kepastian hukum di bidang pertanahan, kebebasan sipil, dan perlindungan harta pribadi. Selain itu, penguatan institusi hukum yang ada, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan non-yudisial seperti panitera, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga peradilan semi-yudisial, akan menjadi prioritas. Langkah ini bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang kredibel, transparan, dan akuntabel.
Langkah pertama adalah memperkuat lembaga penegakan hukum melalui peningkatan alokasi anggaran untuk jaksa, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejalan dengan itu, pengawasan atas lembaga-lembaga ini juga akan ditingkatkan, termasuk penerapan hukuman bagi pelanggaran yang terjadi di dalam KPK. Kedua, kami akan mengusulkan revisi atau pengajuan undang-undang baru untuk memperkuat institusi peradilan, dengan fokus pada peningkatan independensi, akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitasnya.
Prinsip saya adalah saya akan menjamin dan membela rakyat kecil. Penting untuk menyoroti manfaatnya, terutama dalam penciptaan lapangan kerja bagi rakyat kecil. Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menarik investasi, yang berpotensi membuka peluang kerja baru. Saya akan memastikan bahwa Omnibus Law diimplementasikan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak pekerja.
Dalam konteks kebijakan presiden, penting untuk memahami bahwa kebijakan tersebut seharusnya tidak melanggar hukum. Kebijakan presiden diimplementasikan dengan asumsi bahwa ini sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Namun, jika dalam pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan wewenang atau 'abuse of power', inilah yang menjadi masalah serius dan merupakan pelanggaran hukum. Sebagai contoh, kasus proyek Hambalang yang menunjukkan adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus seperti ini, harus ada penegakan hukum yang adil dan tegas untuk mengatasi pelanggaran tersebut.
Program 4: Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Salah satu strategi kami adalah memisahkan peran antara 'regulator' dan 'eksekutor' di tingkat kementerian, untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi. Selain itu, kami berencana membentuk Badan Penerimaan Negara, yang independen dari Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah untuk memisahkan fungsi pengumpulan dan pengelolaan pendapatan negara dari kegiatan pengeluaran, sebagai langkah preventif terhadap korupsi. Badan ini akan memiliki wewenang dan kapasitas untuk mengaudit dan mengawasi aliran keuangan negara, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas dan transparansi. Ini adalah bagian dari upaya kami yang lebih luas untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan keuangan publik.
Sebagai langkah pencegahan, saya berencana untuk membentuk sebuah lembaga independen khusus yang berfokus pada pengawasan terhadap lembaga Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini akan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yang ketat dan bila perlu, mengambil tindakan penegakan hukum terhadap praktik korupsi di lembaga-lembaga tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap indikasi korupsi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara efektif, sehingga meminimalisasi kemungkinan terjadinya korupsi di tingkat pemerintahan.
Untuk mencapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang efisien dan bebas dari korupsi, sangat penting untuk menunjuk direksi dan komisaris yang berkualifikasi tinggi dan cocok dengan jabatan mereka. Keahlian profesional harus menjadi fokus utama dalam struktur kepemimpinan, sambil memberi ruang terbatas untuk stakeholder seperti akademisi dan birokrat. Manajemen talenta yang baik dan proses suksesi yang kuat diperlukan untuk mengisi posisi penting dengan profesional yang tepat. Keterbukaan dan akuntabilitas harus ditekankan, dengan tidak ada toleransi terhadap konflik kepentingan. Perubahan dalam direksi BUMN harus dilakukan berdasarkan kinerja dan perilaku, melalui proses yang transparan dan akuntabel.
Pembangunan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendasarkan pada kinerja menjadi keharusan. Meskipun tunjangan kinerja telah ada, pemberiannya yang rutin dan berjumlah tetap kurang efektif sebagai insentif bagi ASN berprestasi tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap struktur gaji ASN serta evaluasinya, sesuai dengan kinerja. Namun, peningkatan kesejahteraan ASN tidak hanya terbatas pada gaji dan tunjangan, tetapi juga termasuk peningkatan pada sistem insentif lain seperti skema pensiun dan peluang pengembangan profesional, seperti kesempatan belajar dan lainnya. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi ASN.
Program 5: Pemberantasan kemiskinan
Pemerintah akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan mengintegrasikan program kesejahteraan sosial yang saat ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan inisiatif dunia usaha. Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) akan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi dan merespons kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Dengan integrasi program dan data yang terpadu, pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi dana dan sumber daya untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran, efisien, dan efektif kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pengendalian tarif listrik dan harga BBM yang rasional akan membantu mengendalikan inflasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, pengendalian pengenaan pajak akan membantu mengurangi beban pajak bagi pelaku usaha dan masyarakat, meningkatkan daya beli, dan merangsang konsumsi domestik. Kebijakan ini akan dirancang dengan cermat untuk memastikan keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa bagi konsumen. Dengan cara ini, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ekonomi yang bijaksana dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Program 6: Pencegahan dan pemberantasan narkoba
Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, langkah- langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga. Oleh karena itu, ada beberapa inisiatif yang akan dilakukan oleh pemerintah:
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah
Memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba
Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa
Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba
Saat ini, pemerintah sudah memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (RAN P4GN) Tahun 2020-2024. Maka, Prabowo-Gibran akan menggunakan prioritas pendekatan sebagai berikut:
Pencegahan: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, serta memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Pemberantasan: Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan narkoba.
Pemberdayaan: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba.
Saat ini, pemerintah sudah memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (RAN P4GN) Tahun 2020-2024. Maka, Prabowo-Gibran akan menggunakan prioritas pendekatan sebagai berikut:
Pencegahan: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, serta memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Pemberantasan: Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan narkoba.
Pemberdayaan: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba.
Program 7: Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
Pengelolaan resiko dengan mengidentifikasi dan mengatasi penyebab klaim yang tinggi, meningkatkan efisiensi operasional dengan teknologi, pengawasan yang ketat, dan pencegahan penyalahgunaan. Perlu adanya optimasi struktur pendanaan BPJS dengan mengkaji ulang iuran dan memastikan kontribusi yang adil dari seluruh demografi peserta.
Akibat jumlah kepesertaan BPJS nasional naik secara signifikan saat ini mencapai 94,6%, (264 juta orang peserta BPJS Kesehatan di Indonesia) sehingga dibutuhkan sarana prasarana tambahan, dalam program Prabowo Gibran membangun rumah sakit yang berkualitas di daerah kabupaten/kota dengan fasilitas untuk memenuhi pelayanan tersebut
Program 8: Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
Pemerintah akan memastikan bahwa program ini didasarkan pada perencanaan yang matang, penganggaran yang rasional, pelaksanaan yang transparan, dan pengawasan yang ketat. Pemerintah juga akan memastikan bahwa program ini didukung oleh sumber pendanaan yang beragam, seperti pajak, hibah, pinjaman, atau swasta. Pemerintah akan menghindari ketergantungan pada satu sumber pendanaan saja, terutama yang bersifat utang. Selain itu pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah ada, seperti Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, atau Dana Bagi Hasil.
3 Pilar SDM Indonesia Maju 2030 sebagai berikut : (1) Anak Indonesia Cerdas (2) Pembangunan SDM Digital Indonesia (3) A Thriving Digital Economy in Indonesia.
Penerima beasiswa dapat diarahkan untuk bekerja di proyek-proyek strategis yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan Indonesia setelah mereka kembali. Ini bisa melibatkan kerja di sektor-sektor yang kritis bagi pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Selain itu perlu juga didorong kerjasama dengan sektor swasta, yaitu dengan menggandeng sektor swasta untuk menciptakan peluang pekerjaan yang menarik dan kompetitif bagi penerima beasiswa yang kembali ke Indonesia.
Program 9: Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
Alutsista merupakan salah satu komponen utama sistem pertahanan negara sehingga kita harus terus menerus memastikan alutsista yang dimiliki dan dioperasikan oleh TNI selalu mutakhir dalam mendukung TNI untuk menuntaskan misi dan tugasnya menjaga kedaulatan negara. Modernisasi alutsista akan terus dilakukan agar tingkat kapabilitas TNI untuk menangkal dan menghadapi ancaman dapat terjaga dengan baik. Modernisasi dilakukan dengan membeli alutsista mutakhir buatan luar negeri yang sudah teruji, terutama untuk teknologi yang belum dimiliki Indonesia. Juga dengan membangun industri strategis dalam negeri sehingga dapat memproduksi sendiri alutsista sesuai dengan kebutuhan TNI, untuk meminimalisir ketergantungan jangka panjang terhadap luar negeri.
Hal terpenting dalam mengadakan alutsista TNI adalah memastikan alutsista tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah yang diperlukan. Proses modernisasi alutsista tentu tidak akan lepas dari realita anggaran belanja pertahanan yang ada, maka dari itu pentingnya membangun sebuah sistem pengadaan alutsista yang obyektif dan transparan sehingga pengadaan bebas dari korupsi dan tepat sasaran.
Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo sudah banyak membatalkan berbagai proyek pengadaan yang diindikasikan akan merugikan negara. Ke depannya upaya ini akan ditingkatkan dengan perbaikan sistem pengadaan secara menyeluruh bukan hanya di bidang pertahanan namun juga di bidang-bidang lainnya agar menghilangkankan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan anggaran belanja negara yang ada.
Bela negara adalah bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta yang merupakan doktrin pertahanan kita. Inti utama bela negara adalah mempersiapkan elemen-elemen rakyat agar siap untuk menjadi bagian dari upaya pertahanan negara ketika terjadi serangan terhadap wilayah dan kedaulatan kita. Untuk itu, bela negara ke depannya akan menitikberatkan pada pendidikan wawasan nusantara dan kebangsaan agar dapat menanamkan semangat dan pengertian kepada rakyat akan peran penting yang akan mereka emban dalam keadaan perang.
Harapannya agar ketika terjadi perang yang mengharuskan dilakukan mobilisasi komponen cadangan serta pertahanan rakyat semesta, rakyat secara mental sudah siap untuk diaktivasikan dan dilatih secara spesifik untuk menjalankan tugas dan peran masing-masing sebagai bagian dari sistem pertahanan. Setiap komponen dan unsur masyarakat tentu akan memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam sistem pertahanan itu seperti tenaga medis, operator peralatan, perawatan dan perbaikan peralatan, logistik, menjaga ketertiban, maupun penugasan di garis depan sebagai kombatan atau perbantuan lapangan.
Kita akan mengkonsolidasikan koordinasi antar stakeholder di bidang TI bukan saja untuk mengoptimalkan penguatan kapabilitas dan pertahanan serta keamanan TI, namun juga agar dapat membangun sebuah sistem peringatan dini dan mitigasi bencana yang mumpuni. Teknologi TI terus berkembang secara pesat dengan pemutakhiran teknologi yang terus menerus berlangsung di segala aspeknya dari perangkat keras hingga perangkat lunak sehingga dibutuhkan peran aktif dan kolaborasi dari setiap stakeholder agar kita mampu berpacu mengimbangi laju perkembangan tersebut.
Kita akan membangun sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mendorong kolaborasi konsep pertahanan dan bela negara agar mengoptimalkan kemampuan dan anggaran yang tersedia sebisa mungkin. Misalnya kita akan bangun sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pendidikan terkait muatan kurikulum wawasan nusantara dan kebangsaan untuk menanamkan semangat dan pengertian bela negara sehingga kelak jika para pelajar harus dimobilisasi dan diaktifkan sebagai komponen cadangan dalam keadaan perang, mereka sudah siap secara mental untuk menjalani pelatihan dan bertugas. Untuk menjamin keamanan logistik dalam keadaan perang, kita juga mendorong sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan agar memastikan bukan saja cukupnya ketersediaan cadangan pasokan pangan yang mencukupi untuk keadaan darurat namun juga kesiapan segala sarana dan prasarana untuk mendistribusikan yang penting.
Konflik memang bisa pecah kapan saja, maka dari itu kita harus membangun sebuah sistem peringatan dini yang mumpuni untuk dapat mengantisipasi pecahnya konflik baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk membangun sistem peringatan dini yang mumpuni, kita bukan saja harus memperkuat kapabilitas sistem intelijen kita secara teknis operasional, namun kita juga akan mengkonsolidasikan koordinasi komunitas intelijen kita supaya lebih efektif dalam mengantisipasi dan memitigasi resiko ancaman konflik baik lokal, regional maupun global. Sistem intelijen kita harus bisa mengantisipasi eskalasi yang rawan, apalagi terjadi konflik dalam skala besar yang bukan saja akan berdampak negatif secara ekonomi seperti terganggu atau terhentinya global supply chain melainkan juga secara sosial seperti terjadinya lonjakan pengungsi. Dengan adanya sistem peringatan dini yang mumpuni, kita akan bisa berperan aktif secara diplomasi untuk mencegah terjadinya konflik dengan mendorong penurunan ketegangan atau de-eskalasi. Bahkan jika konflik tidak dapat dihindari,dengan sistem intelijen yang kuat kita juga dapat mempersiapkan segala perangkat pertahanan negara untuk mengamankan wilayah RI dari resiko melebarnya konflik tersebut secara tepat dan terukur.
Di era globalisasi rantai pasokan seperti sekarang ini, setiap konflik yang terjadi di mana pun di dunia bukan saja berpotensi memiliki dampak yang negatif terhadap perekonomian kita namun juga dampak yang negatif secara keamanan maupun sosial. Perang di Ukraina membuat harga gandum dunia meroket sehingga berdampak pada harga pangan di dalam negeri kita. Konflik di Timur Tengah dan Myanmar juga menyebabkan terjadinya lonjakan pengungsi ke negara kita. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita untuk berinisiatif dan berperan aktif dalam upaya-upaya diplomasi kita mendorong pencegahan maupun penyelesaian konflik dan pertikaian antar negara. Indonesia harus menjadi bagian dari solusi konflik global melalui kekuatan diplomasinya dan menjadi pemain penting dalam upaya global menciptakan perimbangan kekuatan yang sehat dan stabil. Perang di Ukraina dan Palestina hanya bisa diakhiri jika kita bisa menciptakan suatu konsensus bersama secara multilateral untuk mendorong pihak- pihak yang bertikai agar menghentikan kekerasan dan mencari kesepakatan melalui sebuah proses perundingan yang adil dan berimbang. Untuk itu Indonesia harus membangun kredibilitasnya melalui konsistensi sikap dan pendapat dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan.
Aspek yang terpenting adalah memastikan konsistensi dan kegigihan kita dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang universal di kancah global. Prinsip bebas dan aktif harus kita junjung dan praktekkan secara konsisten sesuai dengan kepentingan nasional kita. Namun, kita juga akan berperan lebih proaktif dalam membantu menciptakan perimbangan kekuatan global yang sehat dan stabil, salah satunya dengan cara memperkuat instrumen-instrumen multilateral yang ada sebagai sarana utama pencegahan dan penyelesaikan konflik. Dari sisi teknis, kita akan meningkatkan kekuatan diplomasi kita melalui capacity building korps diplomatik kita baik dari segi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data dan informasi, sarana komunikasi, dan fasilitas kerja lainnya. Penguatan juga akan dilakukan dengan mengedepankan smart diplomacy dan dengan melakukan konsolidasi koordinasi dengan para stakeholder lainnya seperti dari aspek pertahanan, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi sehingga kita bisa menerapkan pendekatan pemerintah secara keseluruhan sehingga segala upaya diplomasi kita akan berdampak nyata.
Industri strategis dalam negeri, terutama yang memiliki kemampuan atau potensi untuk memproduksi berbagai komponen alutsista, harus mampu bermitra secara strategis dalam kerangka kerjasama yang berimbang dan saling menguntungkan dengan produsen-produsen alutsista luar negeri yang sudah mapan secara teknologi maupun pengalaman. Ini karena satu-satunya cara yang efisien agar industri strategis dalam negeri dapat bangkit adalah dengan menyerap transfer teknologi dari luar negeri sebagai modal awal untuk dapat mengembangkan sendiri teknologi tersebut secara mandiri. Sebagai contoh, pemerintah tetap berkomitmen untuk menuntaskan program IF-X/KF-X yang merupakan program pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 bersama Korea Selatan, agar industri strategis dalam negeri kita seperti PT DI dan PT LEN dapat menguasai teknologi- teknologi terkini dalam merancang, mengembangkan, dan merakit pesawat tempur sendiri. Kemampuan kita untuk dapat memproduksi alutsista sendiri merupakan sebuah keharusan karena bukan saja akan sangat berat secara ekonomi jika kita terus menerus membeli alutsista dari luar negeri, tetapi juga kita butuh memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita secara spesifik tanpa harus bergantung pada kebijakan politik negara lain. Kita juga akan memperkuat komitmen kita untuk mengutamakan penggunaan alutsista dan produk-produk lainnya buatan industri strategis dalam negeri supaya industri domestik kita menjadi kuat dan kompetitif secara global.Ditambah lagi dengan mampu memproduksi alutsista sendiri, maka kita akan menikmati multiplier effect secara ekonomi karena akan terjadi penciptaan lapangan kerja high skill dan mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri agar mampu menjadi bagian dari global supply chain komponen-komponen berteknologi tinggi.
Program 10: Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
Prabowo Gibran memastikan akan mengawal penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan karena hal itu adalah kejahatan kemanusiaan.
Kesetaraan gender adalah penting karena: A. Merupakan hak asasi manusia terkait keadilan. “Prabowo Gibran: Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang ditinggalkan," B. Dalam dua dekade, Indonesia telah berhasil mempersempit kesenjangan dalam aspek pendidikan dan kesehatan, namun masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam hal income antara laki laki dan perempuan. Prabowo Gibran akan mendorong keterserapan 30% tenaga kerja perempuan di perusahaan perusahaan nasional.
Diperlukan penguatan kelembagaan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini perluasan wewenang sampai tingkat pemerintah daerah dan penambahan alokasi anggaran yang sesuai.
Walaupun kesadaran akan kesetaraan gender belum merata, program program kesetaraan gender akan dijalankan di semua daerah dengan cara mendirikan pusat pusat pendidikan dan pelatihan bagi perempuan yang akan melibatkan kader PKK, Dharma Wanita, dan pihak pihak lainnya.
Program 11: Menjamin pelestarian lingkungan hidup
Setiap kota harus memiliki alat pengukur udara yang mumpuni, tranformasi dari pembangkit listrik tenaga fosil menjadi pembangkit listrik energi terbarukan, masifikasi penggunaan transportasi publik berbasis listrik. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Menanam 1 juta pohon di setiap provinsi.
Menanam 1 juta pohon di setiap provinsi, Gerakan 1 rumah 1 sumur resapan. Gerakan 1 rumah 1 pohon.
Tranformasi dari penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan. Menghentikan perlusaan pengalih fungsi hutan hujan tropis. Penggunaan teknologi tinggi untuk mengurangi pengurasan sumber daya alam.
Food Estate. Gerakan 2 juta lahan pertanian baru. Membuat regulasi bahwa lahan pertanian tidak dapat dialih fungsikan. Gerakan Land for farm.
IKN dibangun bukan di hutan hujan tropis melainkan di hutan produksi dan lahan nganggur. Setiap 1 pohon yang ditebang akan diganti 10 pohon ditanam ditempat lain. Gerakan 1 pohon diganti 10 pohon.
Upaya perlindungan kawasan lingkungan hidup di Indonesia, mencakup aspek konservasi, penanganan limbah, serta pemeliharaan ekosistem, telah menunjukkan hasil yang positif. Pada periode 2019-2020, Indonesia berhasil mengurangi tingkat deforestasi hingga 75%. Sistem dan model perlindungan ekosistem yang terintegrasi ini melibatkan kolaborasi antara aparat pemerintah sipil, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat di sekitar kawasan. Keberhasilan sistem perlindungan terpadu ini terlihat dalam mitigasi potensi resiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak pandemi COVID-19, serta dalam pengendalian emisi CO2 Indonesia yang hanya berkontribusi sebesar 1.69% dari total emisi global.
Republik Indonesia, sesuai dengan komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam 17 Sustainable Development Goals (SDGs) dan sebagai anggota aktif G20, berupaya mengamalkan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila serta misi ke-8 Asta Cita. Pengelolaan sumber daya alam dijalankan dengan tujuan memperkuat harmonisasi antara kehidupan, lingkungan, alam, dan budaya, guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Program Prioritas nomor 11, kami berkomitmen untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup sebagai prioritas utama, dengan tujuan agar generasi yang akan datang dapat hidup sehat dan nyaman. Kami berkomitmen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan, termasuk komitmen terhadap target net-zero emission dari gas rumah kaca. Langkah-langkah yang diambil meliputi penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) pada berbagai produk, serta peningkatan pengelolaan tanah dan air secara berkelanjutan, termasuk memulai pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari.
Food Estate dibangun bukan di hutan hujan tropis melainkan di hutan produksi dan lahan nganggur. Setiap 1 pohon yang ditebang akan diganti 10 pohon ditanam ditempat lain. Gerakan 1 pohon diganti 10 pohon. Masyarakat setempat akan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi Food Estate. Tempat tinggal terdampak akan direlokasi dan diganti untung.
Pola tradisional pengelolaan sampah yakni, kumpul - buang - angkut harus ditinggalkan dan mulai mengubah perilaku dimulai dengan upaya pilah pilih sampah di rumah hingga gaya hidup 3R (reduce, reuse, recycle). Akan dibangun pusat pengolahan sampah modern di setiap kabupaten kota bekerja sama dengan Jerman.
Pembangunan tanggul sepanjang pantai, menata alur aliran sungai ke laut dan sebaliknya, pengolahan sampah dan sedimentasi aliran sungai. Kebijakan pengetatan eksploitasi air tanah dalam. Membuat sungai-sungai di Indonesia lebar, besar, bersih, dan dalam seperti di Eropa.
Program 12: Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
Merevitalisasi Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Indonesia kepada para petani.
Distribusi langsung ke petani melalui Gapoktan, koperasi dan atau BUMDes sebagai penerima langsung pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran.
Pupuk Organik dan Hayati, kita akan kembangkan in-situ dengan bahan baku setempat. Kita akan didik petani dan bantu dengan instalasi pembuatan pupuk bio sehingga dihasilkan pupuk bio dengan mutu standard.
Pola tanam serentak dan pergiliran tanaman mampu memutus siklus HPT (Hama Penyakit Tanaman), ini sudah pernah dan sukses diterapkan dimasa lalu. Memperbanyak predator HPT, contohnya membangun rumah burung hantu utk mengendalikan hama tikus.
Kita mampu untuk swasembada beras dan jagung dan hal tersebut pernah kita raih sampai memperoleh penghargaan dari FAO (1984). Kita akan melakukan ekstensifikasi penambahan luas areal panen sampai 4 jt ha, melalui pompanisasi di area tadah hujan dan perluasan sawah di area rawa aluvial dan gambut dangkal, sehingga produksi mencapai 120% dari konsumsi.
Program 13: Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
Untuk mencapai target 25 rumah per desa dan satu juta hunian di kota, pemerintah akan menggandeng pengembang swasta dan lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas kredit dengan suku bunga yang terjangkau. Akan diberikan insentif kepada pengembang untuk membangun hunian terutama untuk generasi milenial dan generasi Z.
Akses fasilitas umum dan transportasi merupakan variabel utama untuk menentukan area pembangunan affordable housing, hal ini untuk memastikan program ini dapat memberikan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan target program ini yakni masyarakat muda seperti millenial dan gen z, dan juga masyarakat kelas menengah.
Parameter pertama adalah pemenuhan target program ini yakni pembangunan 500 ribu rumah layak huni bagi masyarakat muda dengan harga yang terjangkau pertahun. Selain itu, indikator utama kesuksesan adalah penuruanan angka backlog (kesenjangan antara jumlah rumah dengan kebutuhan masyarakat) di Indonesia yang telah stagnan selama beberapa tahun terakhir.
Tim Prabowo – Gibran berencana untuk melibatkan sektor swasta sebagai developer rumah-rumah yang akan dibangun. Pihak swasta akan memilliki insentif untuk bekerja sama dengan pemerintah karena pemerintah memberikan jaminan investasi risk- averse karena pemerintah yang akan memastikan demand untuk rumah-rumah yang akan dibangun.
Program ini direncanakan untuk membangun perumahan untuk semua kalangan masyarakat, rumah susun untuk masyarakat muda dan kelas menengah di perkotaan, rumah tapak di pinggir kota, dan 25 rumah per desa untuk masyarakat desa. Selain itu, team Prabowo-Gibran juga ingin memastikan program ini tepat sasaran pada target dengan proses research dengan masyarakat dan juga proses verifikasi mendalam untuk menghindari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Research akan melibatkan masyarakat setempat seperti warga dan makelar untuk memastikan jumlah kebutuhan rumah sesuai dengan rumah yang akan dibangun, dan untuk proses verifikasi team Prabowo-Gibran akan bekerja sama dengan firma hukum dan konsutan untuk memastikan rumah akan ditempati oleh pihak yang membutuhkan.
Program 14: Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya
Dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek-proyek perintis lainnya yang memiliki resiko tinggi pada fase awal, merupakan hal yang lumrah bahwa pembiayaan permulaan ditanggung oleh pemerintah. Biasanya, pemilik proyek menyediakan modal awal yang berkisar 20% dari nilai total proyek, yang dikenal sebagai 'uang muka ekuitas'. Modal awal tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan untuk menciptakan 'momentum' awal. Para investor cenderung menanti terciptanya momentum ini sebelum ikut serta, hal ini adalah praktek yang umum. Namun, momentum tersebut tidak akan tercapai jika Pemerintah tidak berinvestasi. Setelah infrastruktur dasar terbentuk dan populasi mulai berkembang, momentum akan terbentuk, yang akan menarik lebih banyak investor. Dengan terciptanya infrastruktur dasar dan populasi yang ada, terjadi pergeseran dalam pembiayaan: akan ada peningkatan pendanaan dari sektor swasta dan pengurangan ketergantungan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Membangun sebuah kota adalah proses yang panjang. Washington DC perlu waktu 100 tahun sampai ramai. Canberra perlu puluhan tahun sampai stabil. Pembangunan IKN bukan hanya untuk memindahkan pusat administrasi, atau sekadar me-rata-kan ekonomi ke luar Jawa. Tapi kesempatan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang betul-betul berbasis masa depan, yaitu green dan digital economy. Ekonomi Kalimantan Timur (dan Indonesia secara umum) saat ini masih berbasis sumber daya alam, yang dalam beberapa dekade akan habis. IKN akan jadi motor transformasi ekonomi Indonesia, dari sumber daya alam ke ekonomi hijau & digital. Ini akan memberi dampak luar biasa dalam 10-15 tahun ke depan, di mana pusat ekonomi baru bukan berada di Jawa, tetapi di pulau lain.
Indikator utama dari kesuksesan dalam pemerataan ekonomi dapat dilihat melalui penurunan Rasio Gini, yang mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan pengurangan disparitas antara pendapatan kelompok masyarakat yang berada di strata ekonomi atas dan bawah. Selanjutnya, perlu pula mengecilkan Rasio Gini untuk Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita antarwilayah, seperti antara pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Adapun indikator pemantapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pertumbuhan omzet atau perputaran dana per usaha dan integrasi produk serta layanan yang dihasilkan UMKM ke dalam rantai nilai nasional.
Lihat program yang sudah mendetail di Asta Cita 3.2 (pembangunan infrastruktur).
Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi UMKM adalah minimnya akses ke kredit usaha dengan persyaratan yang sederhana dan bunga yang rendah. Dengan keterbatasan ini, maka UMKM sulit berkembang, lapangan kerja sulit tercipta, dan pendapatan masyarakat sulit naik. Namun perlu diperhatikan bahwa kredit usaha tidak boleh terlalu mudah disalurkan, untuk mencegah moral hazard. Tetap perlu persyaratan business plan yang baik dan kondisi UMKM yang sehat. Untuk itu perlu peningkatan kemampuan usaha dan business plan UMKM.
Sasaran utama dari program kredit usaha adalah UMKM yang memiliki potensi pengembangan bisnis dan penambahan tenaga kerja yang baik. Kembali, penyaluran kredit usaha harus berjalan seiring dengan penguatan UMKM.
Pada era globalisasi dan revolusi industri 4.0, negara-negara yang bergantung pada inovasi akan menjadi pemimpin dalam perekonomian dunia. Kota Inovasi Mandiri tidak hanya menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi dan peluang kewirausahaan, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi, baik dalam negeri maupun asing. Dengan mengintegrasikan teknologi canggih, riset terbaru, dan infrastruktur modern, kota-kota ini menjadi laboratorium untuk eksperimen inovasi yang menciptakan solusi-solusi yang dapat diterapkan secara luas.
Program 15: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
Kebanyakan SDA di Indonesia masih memiliki peluang tinggi untuk hilirisasi, karena tingkat hilirisasi saat ini secara umum masih rendah. Yang sangat dekat dengan ekonomi rakyat adalah produk-produk pertanian dan perkebunan, yang masih dapat diolah kembali secara lebih canggih. Kemudian, produk sawit, migas, dan pertambangan.
Industri pengolahan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar. Banyak usaha menengah dan kecil juga melakukan pengolahan berbagai hasil SDA. Perusahaan besar memiliki potensi untuk mempekerjakan banyak orang. Saat ini, pengangguran masih menjadi perhatian masyarakat, sehingga perusahaan yang bisa membuka lapangan kerja secara masif tentunya akan bisa memberikan penghasilan bagi banyak orang, yang diharap berdampak positif bagi pemerataan ekonomi.
Tentunya lokasi industri pengolahan akan disesuaikan dengan banyak hal, antara lain kedekatan dengan SDA dan SDM, ketersediaan lahan, akses transportasi, perizinan/birokrasi, dan lain-lain. Semua hal tersebut perlu dipertimbangkan. Ketersediaan lahan terkait dengan kepastian hak atas tanah, yang perlu diperkuat dan dijaga dengan law enforcement yang efektif dan adil.
Mitra strategis akan sangat tergantung dari industri yang bersangkutan. Tentu harus melibatkan swasta, BUMN, baik dari dalam negeri maupun asing. Perusahaan asing kita perlukan untuk melakukan alih teknologi agar perusahaan Indonesia dapat melakukan sendiri di masa depan.
Akan ada Satgas Pengawasan TKA untuk memastikan TKA hanya untuk posisi yang tidak/belum bisa diisi oleh TKI, yaitu posisi ahli dan manajer ke atas. Perusahaan asing juga diwajibkan untuk melakukan alih teknologi dan pemberdayaan/pelatihan TKI.
SDM dalam negeri harus diperkuat dengan kemampuan dan keterampilan yang berorientasi pada pekerjaan masa depan. Perusahaan asing harus melakukan alih teknologi dan pelatihan.
Program 16: Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
Pemerintah bekerja sama dengan organisasi keagamaan resmi di Indonesia untuk mensertifikasi pemuka agama guna melindungi masyarakat dari ajaran agama yang menyimpang dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
Prabowo-Gibran percaya bahwa kebebasan untuk beragama adalah hak setiap warga masyakarat. Oleh karena itu, PG akan terus mendorong dan memastikan bahwa segala tindakan penghalang-halangan kebebasan beribadah harus ditindak secara tegas.
PG sangat prihatin dengan isu yang selama ini kerap kali terjadi. Oleh karena itu, fungsi kementerian agama menjadi penting sebagai katalisator penyelesaian permasalahan ini. Kami akan mendorong dari kementerian agama, bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk menjembatani dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini
Peran tokoh masyarakat menjadi sentral (baik dari agama apapun) untuk memastikan bahwa prinsip yang dianut di Indonesia adalah prinsip keagamaan yang berdasarkan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, koordinasi dengan para tokoh agama sebagai Pembina bagi perkembangan praktik keagamaan menjadi penting.
Program 17: Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
Ada 5 (lima) langkah yang bisa dilakukan, yaitu:
(1) Memperkuat regulasi/ peraturan yang mendukung Pemajuan Kebudayaan
(2) Meningkatkan alokasi anggaran, penggunaan, dan memperkuat sistem pengelolaan anggaran yang menunjang pemajuan kebudayaan
(3) Membangun infrastruktur ruang publik yang merata untuk kreasi seni budaya (contoh: taman budaya)
(4) Memfasilitasi masyarakat dalam mengikuti program kegiatan budaya baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah secara terbuka/ transparan
(5) Pemerintah pusat dan daerah mempertemukan (matchmaking) antara pelaku budaya dengan swasta
Dengan adanya kolaborasi dalam model kerja sama pentahelix (pemerintah, swasta, komunitas, universitas, dan media) berpotensi besar untuk memajukan kebudayaan. penguatan kolaborasi ini menjadi penting karena karya seni budaya juga berdampak pada peningkatan nilai keekonomian dan juga memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah global.
Hilirisasi budaya harus dibangun dengan didahului penguatan kelembagaan kebudayaan dan menekankan peran pemerintah dalam pemberian insentif pendanaan. Selain itu, pemerintah juga bisa berperan penting dalam membawa karya kreatif budaya ke kancah global (contoh Korean Wave).
Perlu dibentuk lembaga pengelola dana abadi kebudayaan dari tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk menstimulus para pegiat seni dan budaya serta stakeholder terkait untuk terus beraktivitas untuk pemajuan kebudayaan
Roadmap DAKB perlu dibuat karena dari program ini kita dapat mengetahui bagaimana langkah strategis program pemajuan kebudayaan Indonesia ke depan. Yang lebih penting lagi adalah menjalankan hilirisasi kebudayaan (industri budaya) agar dapat meningkatkan outcome dari sisi pelaku seni budaya serta stakeholder yang terlibat.
Melakukan bantuan dana melalui APBN, CSR, dan partisipasi masyarakat untuk menyediakan fasilitas olahraga yang memadai hingga ke level kecamatan. Tak lupa juga meningkatan pemberian asupan gizi untuk para atlet-atlet masa depan sedari dini agar didapatkan bakat-bakat terbaik dan menjadi atlet yang memenuhi standar internasional. Yang dimana program pemberian makan gratis menjadi sangat relevan. Tak lupa dalam pembinaan sepak bola, kita akan membantu menyediakan fasilitas lapangan, minimal minisoccer di seluruh Indonesia, kedua, melakukan kompetisi kelompok umur hingga dari tingkat daerah sampai nasional. ketiga menginisiasi dan membantu memfasilitasi SSB di seluruh Indonesia. Terakhir, melakukan coaching clinic kepada pelatih bola Indonesia, mendatangkan atlet, pelatih hingga tenaga pendukung lainnya ke Indonesia atau melakukan pengiriman ke luar negeri untuk mengambil sertifikasi international yang berguna untuk kesejateraan sepak bola dan olahraga Indonesia Tak hanya itu, selain menyiapkan para atlet, kita juga perlu mendukung kegiatan olahraga kita dengan sport science, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.